Panduan Lengkap Kewajiban Pajak UMKM di Indonesia

  • Post author:
  • Post category:Blogs

Pengenalan Pajak Untuk UMKM 

Kewajiban pajak UMKM menjadi salah satu kontribusi perpajakan yang memberikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan bagi sebuah negara. Menurut peraturan perpajakan, UMKM dikategorikan berdasarkan aset dan omset yang dimiliki. UMKM yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu bisnis usaha yang memiliki skala relatif kecil yang dimiliki dan dikelola individu maupun kelompok. Dalam perekonomian suatu negara, usaha mikro menengah memiliki peran yang penting terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai pelaku usaha, umkm juga memiliki kewajiban perpajakan yang perlu dipahami dan dipenuhi secara menyeluruh. Wajib pajak menjadi suatu hal yang harus dipenuhi dengan berbagai peraturan dan mekanisme tertentu. Kewajiban pajak telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang harus dipenuhi secara benar dan tepat. Kesalahan dalam pengurusan perpajakan dapat menimbulkan berbagai resiko buruk di kemudian hari. 

Kategori pajak umkm sendiri diklasifikasikan berdasarkan aset serta omset yang dapat berubah seiring dengan adanya kebijakan terbaru. Namun, dikutip dari Pajak.go.id, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, klasifikasi pelaku UMKM dapat dibedakan melalui karakteristik berikut : 

  • Usaha mikro 

Dalam klasifikasi ini merupakan bidang usaha dengan aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta. 

  • Usaha kecil 

Bidang usaha ini memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. 

  • Usaha Menengah 

Usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Kewajiban Perpajakan Spesifik Untuk UMKM 

  1. Pendaftaran NPWP Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan sebuah tanda atau identitas suatu perorangan maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Identitas ini digunakan dalam berbagai transaksi perpajakan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang yang harus melaporkan pajak. Proses pendaftaran npwp bisa dilakukan secara mudah melalui online dalam website Direktorat Jenderal Pajak maupun mengunjungi kantor pelayanan perpajakan secara langsung. 
  2. Laporan SPT TahunanPengusaha umkm juga wajib menyampaikan laporan yang berisi penghitungan dan pembayaran pajak dalam satu tahun. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan yang berwenang. Sedangkan, jenis SPT yang digunakan oleh umkm umumnya adalah SPT Tahunan PPh perorangan. Dengan melaporkan perpajakan secara tepat dan sesuai dengan waktu yang diberikan, elektabilitas bisnis akan semakin memiliki nilai positif dan tidak terkena sanksi denda, hingga pelanggaran lainnya. 
  3. Pajak Penghasilan (PPh) FinalUsaha mikro kecil dan menengah juga memiliki salah satu kemudahan berupa dalam tarif PPH final. Dalam tarif ini, pajak yang sudah final dan tidak perlu dihitung kembali. Pajak penghasilan ini memiliki tarif yang bervariasi tergantung pada jenis usaha dan omsetnya. 
  4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi umkm yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut dan menyetorkan PPN. PPN sendiri merupakan suatu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa dalam setiap tahap produksi dan distribusi. Tarif PPN umum memiliki kebijakan sebesar 11%. Berikut link referensi perpajakan bagi usaha mikro kecil dan menengah https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayo-kenali-pajak-bagi-pelaku-umkm

Kewajiban Perpajakan Lainnya bagi UMKM 

Selain langkah-langkah pengurusan, peraturan perpajakan juga menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan secara khusus. Regulasi perpajakan bagi usaha mikro kecil dan menengah memiliki berbagai kewajiban biaya yang harus ditangani. Dalam PPH Pasal 21, perpajakan umkm dikenakan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam bentuk upah, gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan jasa yang dilakukan. 

Untuk penerapan kebijakan lainnya pada umkm, apabila suatu badan bisnis memiliki karyawan tepat dan memberikan jasa kepada orang lain yang bersifat berulang. Maka, umkm wajib memberikan jasa kepada pihak lain yang sifatnya berulang. Contoh, seorang toko kelontong memiliki seorang karyawan dan setiap bulan, pemilik toko wajib memotong PPh pasal 21 dari karyawan tersebut dan menyalurkannya ke kas negara. 

Pajak bumi dan bangunan juga dikenakan atas bumi atau bagunan yang digunakan. Apabila badan usaha memiliki bangunan atau tanah yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usahanya, maka umkm wajib untuk membayarkan PBB. Sehingga, kewajiban perpajakan badan bisnis dapat terpenuhi secara baik dan menyeluruh. 

Dampak Positif dan Manfaat Kepatuhan Pajak pada UMKM

Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan wajib pajak, namun dengan melaporkan dan menyajikan laporan perpajakan, suatu badan usaha akan mendapatkan berbagai keunggulan. Untuk memahaminya lebih jauh dan mendalam, berikut berbagai dampak positif dan manfaat dalam mematuhi pajak pada umkm. 

  • Legalitas Usaha Lebih Terpercaya dan Kredibel

Dengan mematuhi dan memenuhi kewajiban pajak, suatu badan bisnis umkm akan tercatat sebagai sebuah bidang usaha yang resmi dan kredibel. Perusahaan akan memiliki legalitas yang kuat dan terpercaya. Dengan begitu, usaha anda akan semakin elektabilitas yang baik dalam menjangkau pemasaran yang lebih luas.  Selain itu, kepatuhan pajak juga akan meningkatkan kredibilitas UMKM di mata para mitra bisnis, perbankan, serta masyarakat. 

  • Akses Pembiayaan 

Pemberian kredit juga menjadi suatu hal penting yang akan didapatkan dengan memenuhi kewajiban perpajakan. Banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan npwp dan riwayat perpajakan untuk memenuhi persyaratan peminjaman dana. 

  • Kontribusi Pembangunan 

Pembayaran pajak yang dipenuhi oleh UMKM akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang bermanfaat. Dengan kata lain, suatu bidang usaha yang melakukan pelaporan dan pemenuhan perpajakan akan menjadi pendukung dalam kontribusi pembangunan negara. 

  • Menghindari Sanksi Perpajakan 

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh berbagai kalangan wajib pajak. Keterlambatan atau kesalahan dalam proses penanganan dapat menimbulkan berbagai resiko buruk seperti sanksi hingga pelanggaran hukum. Sehingga, dengan mematuhi kewajiban pajak, maka badan usaha akan terhindar dari sanksi denda dan berbagai hal buruk lainnya. Untuk dapat menghindari berbagai resiko buruk tersebut, pengusaha umkm dapat menggunakan jasa ahli perpajakan untuk menemukan solusi yang tepat. Ahli konsultan yang bergerak khusus dalam bidang perpajakan, pastinya telah berpengalaman dalam menangani permasalahan perpajakan secara menyeluruh. Ahli konsultan akan membantu memberikan solusi dan saran terbaik terkait dengan penyelesaian kebutuhan pajak untuk berbagai jenis bidang usaha.

Untuk penjelasan lebih lengkapnya anda juga bisa menonton video penjelasan pajak umkm berikut